Gaji Umr Bali -Siapa yang tidak kenal dengan kota bali tentunya kamu sudah tahu bahwa kota bali memiliki banyak tempat wisata pantainya yang begitu indah.
Dan tidak heran bila tempat wisatanya banyak sekali di kunjungi oleh para wisatawan hingga negara asing sekali pun sangat menyukai beberapa wisata pantai yang ada di bali.
Berbicara tentang keindahan pantai yang dimiliki kota bali,,selain keindahannya bali juga memperlihatkan tingkat ekonomi yang cukup bagus seperti tingkat upah provinsi yang berhebus jika bali mengalami kenaikan untuk gaji Upah minimum Regional (UMR)
Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan pekerja atau karyawan. berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan kabupaten merekomendasikan kepada bupati, agara bupati merekomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan mengenai hal upah gaji karyawan yang ada di kota bali.
Hingga akhirnya banyak sekali pertanyaan mengenai berapa UMR Bali yang berlaku di Bali saat ini. tentunya banyaknya pertayaan tersebut yang sering muncul dari para pekerja.
Namun masih banyak yang belum mengerti dan paham mengenai Apa itu Upah minimum Provinsi (UMR), Jadi, bagi kalian yang dapat menyimak ulasan dari kami mengenai apa itu umr serta barapa umr terbaru pada provinsi bali. kalian bisa simak dibawah ini;
Apa itu UMR?
Hingga saat ini ternyata masih banyak yang bertanya dan belum mengerti apa yang dimaksud dari Upah minimum Propinsi yang disingkat dengan kata UMR.
Maka UMR yaitu upah minimum yang berlaku untuk satu daerah, satu provinsi atau satu kabupaten/kota. Perusahaan yang beroperasi ataupun bergerak di suatu kabupaten/kota harus menyesuaikan upah/gaji terendahnya dengan mengikuti standarisasi UMR di daerah tersebut.
Ketentuan mengenai UMR terdapat dalam peraturan mentri tenaga kerja tahun 1999 Nomor.01 Tentang Upah UMR yang mana dibedakan menjadi 2(Dua) yaitu;
- Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk I) atau upah minimum yang berlaku dan sesuai di satu provinsi.
- Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) atau upah minimum yang berlaku dan sesuai di daerah kabupaten atau kota. wilayah struktur pembangunan ekonomi daerah atau wilayah tertentu.
Dimana Umr tersebut terdiri dari gaji pokok dan termasuk adanya tunjangan tetap dari perusahaan yang mana perusahaan harus memberikan gaji sesuai strandarisasi umr kepada pekerja atau karyawan.
Sebagai berita atapun kabar, secara resmi istilah dari UMR telah digantikan yaitu dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).dan ditetapkan oleh menteri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah. UMR ditinjau selambat-lambatnya 2 tahun sekali
UMR Tingat I dan UMR Tingkat II di tetapkan dengan mempertimbangkan:
- Kebutuhan
- Indeks harga konsumen (IHK)
- Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan
- Upah pada umumnya yang ada dan sesuai di daerah tertentu dan antar daerah
- Kondisi pasar kerja
- Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita
Masih mengacu ke permenaker, penetapan UMR Tk I dan UMR Tk 2 dilakukan melalui beberapa proses usulan yaitu dari KPP dan (JSD) Jaminana Sosial Dewan Ketenaga kerjaan Daerah. Dalam merumuskan usulan, komisi ini dapat melakukan berbagi konsultasi dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja di daerah.
Usulan tersebut di sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur. jika gubernur menolak memberikan rekomendasi, maka usulan tersebut di kembalikan ke komisi untuk dikaji dan diusulkan kembali.
Terakhir yang mana menteri menetapkan Upah minimum provinsi(UMR) yaitu setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional. UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II yang di tetapkan menteri dapat berbeda dari usulan daerah.
Namun, sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi pasal-pasal dalam Permenaker No 01 Tahun 1999, Oleh karena itu istilah UMR tidak lagi di gunakan dalam regulasi upah minimum. Pada Kepmenaker kini disebutkan beberapa perubahan, yaitu:
- UMR Tk I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP)
- UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur, bukan lagi oleh menteri
- UMR Tk II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan lagi oleh menteri
- Peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK dilakukan 1 tahun sekali, bukan lagi 2 tahun
- UMP dan UMK berlaku 1 Januari
- UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum berlakunya UMP, atau 1 November
- UMK ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum berlakunya UMK, atau 20 November
Selanjutnya, UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan PP Pengupahan No 78 Tahun 2015, menggunakan istilah UMP dan UMK yang berlaku hingga sekarang. Dengan demikian perbedaan UMR dan UMP/UMK adalah kewenangan penetapan, jangka waktu peninjauan upah, dan perhitungan kenaikan.
Berbeda halnya dengan Upah minimum regional yang telah di tetapkan oleh menteri atas adanya usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan (KPP) serta dari Jaminan Sosial dan Ketenaga kerjaan Daerah setelah mendapat rekomendasi gubernur, Upah Minimum Provinsi(UMP) dan UMK ditetapkan oleh gubernur, berdasarkan adanya untuk kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.
UMR Bali Terbaru 2024
UMR Bali 2024 ditetapkan atas Keputusan Gubernur Bali No.532/03-M/HK/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024 tertanggal 19 November 2020.
Besaran gaji UMR Bali tahun 2024 tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Besaran upah, baik UMK di kabupaten/kota, maupun UMP Bali 2024, nominalnya masih sama dengan UMK dan UMP Bali tahun 2023. UMP Bali 2024 dipatok sebesar Rp 2.494.000, sama dengan UMP Bali tahun 2023 Sesuai informasi dan secara resmi istilah UMR telah diganti dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Lantas, bagimana dengan besaran Upah Minimum kota bali.
Berikut daftar lengkap UMR 2024 yang ada di Kabupaten dan Kota di Bali, ialah
- Kota Denpasar
- Tahun 2023 sebesar Rp2.770.300,00 Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp2.494.000
- Kabupaten Badung
- Tahun 2020 sebesar Rp2.700.297,,34 Tahun 2024 naik mejadi sebesar Rp2.930.092,64
- Karangasem
- Tahun 2023 sebesar Rp2.421.000R tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp2.555.469,09
- Kabupaten Gianyar
- Tahun 2023 sebesar Rp2.421.000 Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp2.627.000,00
- Kabupaten Jembrana
- Tahun 2023 Rp2.356.559 Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp2.557.102,17
- Kabupaten Tabanan
- Tahun 2023 sebesar Rp2.419.331,85 Tahun 2024 naik menjadi Rp2.625.216,99
- Kabupaten Klungkung
- Tahun 2023 sebesar Rp2.338.840,407 Tahun 2024 naik menjadi sebasar Rp2.538.000,00
- Kabupaten Buleleng
- Tahun 2023 sebesar Rp2.338.850 Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp2.538.000
- Kabupaten Bangli
- Tahun 2023 sebesar Rp2.494.810,00 Tahun 2024 naik menjadi Tahun 2024 sebesar Rp2.494.810
Artikel Populer Lainnya:
Istilah UMR Bali digantikan UMP keputusan Menakertrans tahun 2000
Yah, istilah UMR Bali sebenarnya tidak lagi berlaku saat ini. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 mengubah penyebutan Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat 1 jadi Upah Minimum Provinsi (UMP).
Itulah mengapa akhirnya dalam peraturan gubernur yang mengatur untuk besaran upah minimum, Dengan kata lain atau istilah dipakai untuk menyebut upah minimum adalah UMP bukanlah UMR. Dan seperti penerapan dalam peraturan Gubernur Bali yang mana mengenai menetapkan besaran upah minimum terbaru.
Lantas,Apa yang dimaksud dengan upah minimum? Upah minimum ialah upah/gaji bulanan yang terdiri dari upah atau gaji pokok serta tunjangan tetap yang nilainya sudah diputuskan oleh kepala daerah atau gubernur.
Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang nilainya berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi.
Kesimpulan
Demikianlah artikel yang dapat hargaindo.com sampaikan mengenai Gaji UMR Bali dan jika di simpulkani kini istilah UMR sudah digantikan atau dirubah dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi).
Semoga Artikel ini bermanfaat terutama bagi kamu yang memang bekerja di kabupaten/kota bali. Terima kasih